Galeri

Muhammadiyah Soroti Serius Gerakan Wahabi Takfiri

MaarifMaraknya gejala salafiyah dan Talibanisasi di Indonesia, menurut Fajar Riza Ul-Haq dari Maarif Institute merupakan gerakan proformalisasi syariat di Indonesia yang harus diantisipasi.

Pendapat tersebut tertuang dalam keterangan pada pers tentang Mewaspadai Gejala Talibanisasi di Indonesia yang disampaikan dalam rangka peluncuran buku Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, yang berlangsung di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya, Jakarta, Rabu (17/7).

“Model keagamaan semacam ini terlihat pada kehidupan sosial, mengarah kepada homogenisasi pola pikir dan perilaku. Menjadi berbeda seakan melawan kenormalan. Ini yang patut kita waspadai, karena dapat juga kita sebut sebagai Talibanisasi yang akan mengerdilkan mozaik keislaman di Indonesia,” ujar Fajar.

Fajar mencontohkan bahwa sempat ada peraturan di Aceh bahwa perempuan saat membonceng sepeda motor dilarang dalam posisi mengangkang, dan juga larangan profesi tukang ojek bagi wanita.

“Larangan seperti ini merupakan bentuk sanksi dari hukum Islam yang sempit dan monolitik, sehingga menciptakan diskriminasi jender bagi wanita di ranah publik,” tegas Fajar.

Masih dalam siaran pers yang disampaikan Maarif Institute, Prof. Dr. Ahmad Syafe’i Maarif mengatakan bahwa buku yang ditulis Haedar Nashir tersebut sangat relevan bagi publik dewasa ini, di tengah merebaknya doktrin ideologi teologis sempit,  karena menafsirkan bahwa Islam adalah solusi satu-satunya atas persoalan yang membelit berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

“Buku ini merupakan pengingat bagi Islam moderat di Indonesia atas ancaman gerakan Islam Syariat yang berupaya meruntuhkan narasi besar Islam yang ramah terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” ujar Buya Maarif.

Buya menambahkan bahwa peluncuran buku ini diharapkan dapat menandai pentingnya membangun kesadaran umat dalam menyuarakan nilai keislaman yang otentik, nilai Indonesia yang majemuk, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai Islam Indonesia.

Tanggal Muat:18/07/2013 11:54:00 [admin]

Haidar Nashir: Pemaksaan Ideologi Mengancam Integrasi Bangsa.

Masyarakat  Indonesia saat ini dituntut waspada kepada kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu dan berkeinginan kuat membangun ideologi syariat tanpa melihat pluralitas bangsa. Kelompok tersebut tidak akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kemajemukan Indonesia.

Hal ini dikatakan Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, M.Si, pada peluncuran buku Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, yang berlangsung di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya, Jakarta, Rabu (17/7).

“Bagi bangsa ini, kelompok-kelompok yang menganut penerapan ideologi syariat secara ketat yang ada dalam buku ini terlihat bahwa mereka menegakkan syariat tetapi kehilangan substansi, dan daya lenturnya. Sebab, kelompok-kelompok penegak syariat yang terwujud dalam beberapa ormas radikal malah tidak memberikan efek nyaman bagi bangsa Indonesia,” ujar Haedar Nashir.

Dr. Haedar Nashir merupakan penulis buku Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia yang diterbitkan Mizan bekerjasama dengan Ma’arif Institute.

Haedar Nashir menjelaskan tentang alasannya menulis buku tersebut, terlebih lagi ia menandaskan bahwa kelompok-kelompok yang tergolong fanatik terhadap penerapan syariat berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa.

“Buku ini tidak untuk mendikotomikan antara Islam yang benar dan salah, tetapi untuk menyajikan kategorisasi dari pemikiran-pemikiran syariat yang berorientasi pada ancaman disintegrasi bangsa, terutama setelah reformasi. Pada buku ini saya memetakan apa yang disebut dengan syariat, namun mereka yang memeluk ideologi penerapan syariat secara ketat malah masih terkotak-kotak lagi,” lanjut Haedar.

Menurut Haedar, banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah bernuansa syariah yang mengandung unsur diskriminatif bahkan mendorong kekerasan di wilayah publik.

“Bisa kita bayangkan apabila penerapan syariat benar-benar terjadi, maka kelompok-kelompok tersebut hanya akan memperhatikan dari aspek hukum, maka nanti akan banyak polisi Syariat. Di Aceh mereka mengurusi waktu sholat dengan tertib, atau mencari wanita yang tidak mengenakan jilbab di tempat umum. Tetapi penegakan hukum ini akan dipandang oleh bangsa lain sebagai sebuah bentuk kekerasan,” ujar Nashir.

Nashir mengkategorikan pemaksaan seperti itu merupakan bentuk kekerasan, karena tidak adanya perbaikan akhlak di dalamnya. “Mengapa saya katakan kekerasan? Karena sistem penerapan syariah yang seperti itu tidak menegakkan akhlak dan perbaikan kepada masing-masing individu untuk bengubah perilaku dari kesadaran diri masing-masing,“ kata Nashir.

Pihaknya mencatat bahwa tidak kurang dari 151 Peraturan Daerah Syariah yang terbit dalam kurun waktu 1999 hingga 2009. Apabila dihitung hingga tahun ini kemungkinan akan membengkak jumlahnya.

Maarif Institute dalam keterangan rilisnya mengatakan bahwa gerakan-gerakan ormas tertentu yang membawa panji-panji penegakkan Syariat Islam patut diwaspadai, karena gerakan tersebut membawa semangat anti-nasionalisme dan anti-demokrasi, dan bertentangan dengan Pancasila.

Maarif Institute  menyebut gerakan dengan ideologi tersebut bagaikan hypocracy in democracy, atau kemunafikan terhadap demokrasi. Pada momen tertentu mereka secara tegas mengharamkan sistem demokrasi, tetapi mereka menikmati kehidupan di alam demokrasi.

Tanggal Muat:18/07/2013 12:01:00 [admin]

Waspadai Munculnya Gejala Talibanisasi

Masyarakat diminta mewaspadai merebaknya gejala talibanisasi di Indonesia. Hal ini perlu di waspadai karena mengarah pada homogenisasi pola pikir dan prilaku yang akan mengkerdilkan mozaik ke-Islaman di Indonesia.
“Masyarakat kini mengneralisasikan Islam dengan beberapa gerakan sosial keagamaan yang bercorak skripturalis dan cenderung menghasikan kemajemukan, kita patut mewaspadai munculnya gejala talibanisasi yang akan mengkerdilkan mozaik keislaman di Indonesia,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat acara peluncuran buku “Islam Syariat” di Jakarta, kemarin.

Menurut Haedar, gejala talibanisasi ditandai oleh munculnya peraturan yang mengharamkan tarian daerah dilakukan oleh wanita dewasa, larangan bagi perempuan untuk mengendarai sepeda motor dan pelaksanaan hukum cambuk.”Kebijakan seperti ini didasarkan pada model penafsiran syariat Islam yang sempit dan monolistik, sehingga menciptakan diskriminasi bagi perempuan di ranah publik,” tandasnya.Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Maarif Institut, Fajar Riza Ul Haq yang menilai, saat ini banyak gerakan pro formalisasi syariat di ruang publik sudah meredup sejak tahun 2007.Namun, eskalisasi pola pikirnya yang formalistik dan skriptural di level kultural harus diantisipasi. “Model keberagaman semacam ini terlihat kian mewarnai kehidupan sosial, mengarah kepada homogenisasi pola pikir dan prilaku,” kata Fajar.Seperti diketahui, setelah 15 tahun era reformasi bergulir, banyak muncul gerakan sosial keagamaan yang bercorak skripturalis dan cenderung menegasikan kemajemukan. Arus demokratisasi telah meniscayakan aneka mindset bahkan ideologi tersebut tumbuh subur, tidak terkecuali gerakan “Islam Syariat” yang dipotret dalam kajian Haeder Nashir dalam buku “Islam syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia”.Mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Azyumardi Azra berkomentar kebijakan seperti itu didasarkan pada model penafsiran syariat islam yang sempit dan monolitik, sehingga menciptakan diskriminasi bagi perempuan di ranah publik.”Ideologis seperti hukuman potong tangan merupakan diskriminasi bagi umat Islam sendiri jika diterapkan di Negara ini. Indonesiakan beragam, kalau Islam mencuri tangganya dipotong berarti pencuri yang beragama lain hukumannya penjara, itu tidak adil,” ujar Azyumardi.Menurut Anggota Komite Etik KPK, Buya Shafii, urusan Negara dengan urusan agama seharusnya dipisah. Jika tidak diawasi, gerakan dengan politik identitas berlabel islam dapat meruntuhkan bangunan kebhinnekaan.”Sepatutnya Indonesia yang dibangun di atas fondasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak lagi sibuk mempersoalkan hubungan Islam dan kenegaraan,” ujar Buya Shafii.

Dibanding era demokrasi parlementer, partai islam seperti Masyumi dan NU menjadi kompetitor terkuat bagi partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), menurut Buya Shafii, berbeda dengan era sekarang yang telah terbentuk opini tersendiri di publik tentang partai dengan corak agama. (Ant)

Tanggal Muat:18/07/2013 11:48:00 [admin]
Iklan

One response to “Muhammadiyah Soroti Serius Gerakan Wahabi Takfiri

  1. Muahmmadiyah member

    Salut pada Pak Haidar yang berani untuk memberikan pencerahan kepada warga Muhammadiyah tentang bagaimana memposisikan diri di tengah maraknya gerakan-gerakan Islam internasional yang rawan untuk menyeret anggota-anggota Muhammadiyah menjadi aktivitas radikal, Naudzubillah Min Dzalik. Semoga sukses selalu untuk Muhammadiyah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s