Galeri

Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno

news_63_1388746920Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno menginisiasi konsolidasi masyarakat sipil dalam melawan intoleransi beragama. Selain bertujuan memajukan dialog intra dan antar agama, juga mendorong pembatalan Peraturan Daerah (Perda) dan fatwa yang menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

Dalam pengamatan Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno sudah terjadi fenomena intoleransi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Demikian disampaikan Zulfan Lindan, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno, dalam siaran pers bertajuk ‘Melawan Intoleransi Beragama’ di Jakarta pada Jum’at (3/1).

Menurut GMP, tindak kekerasan atas nama agama sudah amat membahayakan masa depan bangsa. Gerakan intoleran yang memaksakan agama tertentu, mazhab tertentu, dengan cara kekerasan memegang dominasi urusan kebenaran. Gerakan intoleran merupakan rongrongan serius terhadap persatuan dan kerukunan beragama dan berbangsa yang dibutuhkan negara.

“Menjadi amat sering kita jumpai pemuka agama dan pejabat Pemerintah mengembangkan suatu perspektif intoleran dalam penyelenggaraan negara dengan mengeraskan bahwa Indonesia adalah negara yang hanya boleh bercirikan mazhab agama tertentu dengan cara menindas dan memfitnah kelompok agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Benih-benih intoleransi dan perpecahan semakin tumbuh subur dari pola beragama dan bernegara seperti ini,” kata GMP.

GMP menilai bahwa keberagaman semestinya dijamin dan dilindungi negara tetapi dikacaukan dengan opini merasa benar sendiri untuk menghakimi kelompok agama dan keyakinan berbeda. Rasa saling curiga dan benci tumbuh dalam masyarakat. Hal ini membangkrutkan harmoni dan persatuan Indonesia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10102&cHash=1
*************************************************************************************************
Pendeta Palti: Saya Sangat Kecewa dengan Pernyataan SBY
Penulis: Ignatius Dwiana

Pendeta Palti Panjaitan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia menyampaikan bahwa dampak dari pelarangan ibadah atau fatwa sesat menghasilkan efek domino. Itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk ‘Melawan Intoleransi Beragama’ yang diadakan Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno di Jakarta pada Jum’at (3/1).

Pendeta Palti Panjaitan menyatakan kecewa dengan pidato Presiden SBY dalam perayaan Natal nasional pada Jum’at lalu (27/12). Dalam Natal nasional itu, Presiden SBY berpidato bahwa masyarakat dalam menjaga toleransi beragama jangan menggantungkan diri kepada negara.

“Saya sangat kecewa dengan pernyataan SBY ketika Natal nasional. Jadi bergantung kepada siapa? Bergantung kepada siapa kita bernegara ini? Hukum rimba? Ini yang sangat saya kecewa.”

Pendeta Palti Panjaitan menilai bahwa tugas negara untuk menghentikan aksi intoleran selama karena undang-undang dan konstitusi telah mengatur.

“Ini yang saya sangat sesalkan dengan pernyataan beliau. Beliau mencari kambing hitam bahwa ini bukan tugas saya.“ Menurut dia, hal kasat mata itu tidak dilihat negara.

Kunjungan solidaritas

Pendeta Palti juga menceritakan hasil kunjungannya ke para korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Muslim Syi’ah di Sampang dan jamaah Ahmadiyah di Mataram menurutnya sangat menderita.

Muslim Syiah yang dipaksa tinggal di GOR Sampang hanya dapat berharap belas kasihan. Tidak berani keluar dari GOR karena keamanannya tidak dijamin. Akibatnya tidak bisa keluar GOR untuk bekerja. Kalau tidak bisa bekerja jadi tidak bisa makan.

Di Transito, Mataram, jamaah Ahmadiyah hidup ruangan kecil yang disekat dengan kain. Hidup mereka sangat terbatas.

Para penganut agama lokal juga dipaksa untuk tidak menunjukkan identitasnya supaya memperoleh hak warga negara. “Mereka tidak memiliki hak publiknya. Mereka terpaksa memilih agama resmi yang disahkan negara dan menyangkal imannya untuk mendapat hak-haknya.”

Dalam konferensi per situ, Pendeta Palti Panjaitan menyampaikan pesan,”Semoga banyak yang menyadari Indonesia akan menuju kehancuran kalau intoleransi tidak diselesaikan.”

Editor : Sabar Subekti
http://satuharapan.com/read-detail/read/pendeta-palti-saya-sangat-kecewa-dengan-pernyataan-sby/
**********************************************************************************************************
Eva Kusuma Sundari: Kelompok Intoleransi Bekerja Sangat Sistematis
Penulis: Ignatius Dwiana
04:44 WIB | Sabtu, 04 Januari 2014

Eva Kusuma Sundari anggota Komisi III DPR-RI dari PDIP mengatakan bahwa kelompok intoleran di Indonesia bekerja sangat sistematis. Kelompok ini dibiayai, mencetak buku, menyusup ke dalam Kementerian Agama, dan mengkontaminasi aparat keamanan.

“Jangan ada lagi kapolres yang merujuk kepada fatwa MUI untuk menegakkan hukum. Ini gak bener. Fatwa itu pilihan untuk personal, bukan untuk negara. Kalau negara menggunakan konstitusi. Masak ada kapolres yang mengeluarkan surat dengan rujukan berdasarkan rapat Muspida dan MUI. Ini lucu jadinya.” Kata Eva Kusuma Sundari dalam konferensi pers bertajuk ‘Melawan Intoleransi Beragama’ yang diadakan Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno di Jakarta pada Jum’at (3/1).

Eva menyebutkan bahwa tanggapan atas kasus intoleransi di Indonesia ini masih sebatas keprihatinan. Karena itu harus ada perubahan pada 2014.

Kasus intoleransi di Indonesia dalam penilaiannya diakibatkan negara tidak aktif bergerak dan itu menjadi sumber persoalan. “Negara gampang dibajak. Pemerintah Daerahnya gampang dikontaminasi,” kata Eva.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rentan menjadi ruang pembajakan. Untuk mencegahnya maka partai politik jangan hanya aktif mengambil paket sosialisasi empat pilar. Partai politik perlu kader di DPR untuk melaksanakan empat pilar. Sekaligus menggarap para kader akar rumput menggunakan empat pilar.

Eva Kusuma Sundari juga menyampaikan rasa prihatinnya terkait kasus Pendeta Palti Panjaitan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia dan dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang terus terombang-ambing. Juga kasus terakhir yang menimpa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sumedang pada akhir Desember 2013. Dia juga menyampaikan rasa prihatin terkait tutupnya 30 pondok pesantren (ponpes) di Aceh yang tradisi filsafatnya kuat.

“Saya juga sedih dengan laporan tiga puluh ponpes yang tradisi filsafatnya kuat tutup di Aceh. Karena semua kelompok intoleran maunya tekstual. Gak mau elaborasi kontekstual yang lebih kontemplatif dan itu terancam di Aceh,” kata Eva, ”Aceh walaupun syari’ah Islam, tetapi dipilih, Islam yang mana. Bukan semua Islam begitu.”

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
http://satuharapan.com/read-detail/read/eva-kusuma-sundari-kelompok-intoleransi-bekerja-sangat-sistematis/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s