“Pemerintah akan mengawasi gerakan anti-Syiah”

Pemerintah akan memantau kelompok-kelompok anti-Syiah di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur dengan “sangat serius”, Wakil Menteri Agama Prof. DR. Nasaruddin Umar memperingatkan.

Nasaruddin mengatakan bahwa melarang mazhab Syiah akan menjadi “masalah yang sangat serius”, dengan alasan bahwa negara-negara Muslim bahkan yang konservatif seperti Arab Saudi tidak melarang perbedaan denominasi/mazhab.

Gerakan anti Syi’ah sudah mulai tersistematis dengan banyak sponsor dan kepentingan di dalamnya, NKRI dan kedamaian antar umat dan sesama pemeluk mazhab adalah harga mati jangan sampai negeri ini terkoyak dan berdarah-darah hanya karena perbedaan mazhab. Kita tak ingin seperti Pakistan dimana sengketa mazhab menjadi ajang baru perang saudara dan pembantaian demi pembantaian terjadi setiap hari dan pemerintah tak mampu menemukan formula yang tepat dalam menyelesaikan konflik-konflik bernuasa sektarian tersebut.

Anarkhisme Sampang, Fatwa Sesat MUI Sampang, sampai yang terakhir MUSYAWARAH ‘ULAMA DAN UMMAT ISLAM INDONESIA KE-2 di MASJID AL-FAJR, BANDUNG – JAWA BARAT, AHAD 30 JUMADAL AWWAL 1433/22 APRIL 2012“MERUMUSKAN LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENYIKAPI PENYESATAN DAN PENGHINAAN PARA PENGANUT SYI’AH”.Sekitar 200 ulama dari berbagai daerah berkumpul di masjid Al Fajr-Kota Bandung,Ahad (22/4), menghadiri undangan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) dalam acara Musyawarah ‘Ulama dan Ummat Islam Indonesia ke-2 dengan agenda “Merumuskan Langkah Strategis Untuk Menyikapi Penyesatan dan Penghinaan Para Penganut Syi’ah”. Ulama-ulama tersebut dari berbagai pesantren dan ormas Islam seperti Persis, Muhamadiyah, NU, Hidayatullah, Al Irsyad, DDII, PUI, termasuk MUI Pusat.Musyawarah ini juga dihadiri Wali Kota Bandung, Dada Rosada dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawawan Lc. Hasil Musyawarah disepakati Hanya Ada Satu Kata Syi’ah Sesat dan di Luar Islam.

Indonesia sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar sangatlah strategis apabila tak diantisipasi sejak dini maka makar dan agenda tersembunyi Zionis dan Salibis Internasional untuk melemahkan Islam dari dalam cepat atau lambat pasti akan terjadi dengan tetap konsisten menyokong setiap gerakan yang menyulut perbedaan mazhab. Disintegrasi dan konflik yang lebih luas hanya tinggal menunggu waktu saja dan negeri ini akan menjadi negeri yang porak-poranda.

“Kita juga harus berhati-hati dengan masalah ini, karena dapat mengganggu hubungan kita dengan negara-negara seperti Iran, yang mayoritas warganya yang memeluk Islam Syiah,” katanya dalam menanggapi sentimen anti-Syiah di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Di Jawa Timur, beberapa ulama Sunni di Madura dan daerah lainnya di provinsi ini telah meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi penyebaran Islam Syiah, dengan alasan bahwa sekte tersebut “cocok” dengan kriteria sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007.

Desember lalu, ratusan orang membakar empat rumah, masjid dan fasilitas lain di sebuah Pondok Pesantren yang dikelola oleh Tajul Muluk, pemimpin Syiah di Sampang. Tajul sendiri sekarang menghadapi persidangan atas tuduhan “penistaan agama”.

Di Jawa Barat, ulama Sunni telah memperingatkan masyarakat untuk “mencegah” penyebaran Syiah di daerah tersebut.

Nasaruddin, dosen tafsir al-Quran, mengatakan bahwa sementara semua warga negara bebas untuk mengusulkan peraturan untuk pemerintah daerah, selama usulan peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menanggapi keluhan dari peraturan yang membatasi ajaran agama, terutama orang-orang dari sekte Ahmadiyah, Kementerian Dalam Negeri telah mengatakan mereka tidak melanggar konstitusi dan undang-undang otonomi daerah.

Dihubungi secara terpisah, akademisi Muslim Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa pengikut Syiah selalu menjadi bagian dari sejarah Islam, dan mengatakan bahwa orang yang memperdebatkan keberadaan Syiah sebagai orang yang “tidak pernah belajar sejarah”.

“Pengikut Syiah di masa lalu banyak memberikan kontribusi kepada Islam, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ulama Sunni, termasuk di Arab Saudi, tidak pernah memperdebatkan keberadaan mereka,” katanya.

Dia mendesak pemerintah untuk melindungi pengikut Syiah dari serangan apapun, dan mengatakan bahwa pemerintah harus menjaga kerukunan antar-iman dengan mencegah peraturan yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj mengatakan bahwa sekalipun ajaran Syiah memiliki beberapa perbedaan dengan arus utama Islam di Indonesia, NU tidak akan pernah meminta pemerintah untuk melarang pengikut Syiah.

“Nabi Muhammad telah memperingatkan kita bahwa bagaimanapun juga kita tidak boleh bertengkar satu sama lain karena perbedaan-perbedaan kita,” kata kang Said kepada The Jakarta Post (Sabtu, 5 Mei 2012).

Prof. DR. Komaruddin Hidayat:
Iran dan Syiah Memiliki Kontribusi Besar dalam Peradaban Islam

“Siapa saja yang tidak mengakui keberadaan Syiah pada hakikatnya tidak memiliki pengenalan sedikitpun dengan sejarah Islam. Karena tidak satupun ulama Sunni yang mengingkari peran dan kontribusi besar Iran dalam peradaban Islam.”

Iran dan Syiah Memiliki Kontribusi Besar dalam Peradaban IslamMenurut Kantor Berita ABNA, Prof. DR. Komaruddin Hidayat pemikir dan cendekiawan muslim Indonesia yang juga menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2006 dalam wawancaranya dengan wartawan the Jakarta Post menegaskan, “Siapa saja yang tidak mengakui keberadaan Syiah pada hakikatnya tidak memiliki pengenalan sedikitpun dengan sejarah Islam. Karena tidak satupun ulama Sunni yang mengingkari peran dan kontribusi besar Iran dalam peradaban Islam.”

KH. Said Aqil Siraj Ketua Umum PB Nahdatul Ulama menyatakan hal serupa dengan menyebutkan Syiah tidak bisa dipisahkan dari dunia Islam, Sunni dan Syiah menurutnya dua mazhab besar dalam Islam dan bersaudara sudah selayaknya saling berangkulan bukan bermusuhan, “Sesuai dengan pengajaran Nabi, perbedaan yang terdapat dalam tubuh umat Islam tidak layak dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.”

Sementara itu Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA wakil Menteri Agama RI menyatakan ketidaksepakatannya atas permintaan sejumlah kelompok umat Islam yang meminta Syiah menjadi mazhab yang haram dan terlarang di Indonesia. Dalam sambutannya pada penyelenggaran Seminar “The Role and Contribution of Iranian to Islamic Civilization” awal Maret lalu mengakui peran dan kontribusi Iran dalam peradaban Islam, terutama pasca revolusi Iran tahun 1979, merupakan suatu kenyataan yang dicatat dalam sejarah, seperti aspek keagamaan, budaya, pembaharuan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. “Pembaharuan pemikiran Islam yang dialami Iran menarik kajian berbagai kalangan, terutama para intelektual dan generasi muda, melalui penerjemahan buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan cendekiawan muslim Iran sampai hari ini” tegasnya.

Menurut pengakuannya, sebagai paham keagamaan, Sunni dan Syi’i memang terdapat perbedaan di samping persamaan. “Namun untuk membangun hubungan yang harmonis dan kerukunan bersama, sepatutnya persamaan terus dikembangkan dan diperkuat, sementara perbedaan harus terus diminimalisasi dengan semangat ukhuwah Islamiyah” pesannya.

“Apa yang disebut dengan “Risalah Amman” (The Amman Massage) tanggal 9 November 2004 yang ditandatangani oleh ratusan ulama sedunia, agar dijadikan acuan hidup Sunni-Syi’i”, tegas beliau lebih lanjut.

http://abna.ir/data.asp?lang=12&id=313242

Govt to keep an eye on alleged anti-Shiite movements
The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 05/03/2012 5:36 PM

The government will monitor anti-Shiite groups in the regions of West Java and East Java “very seriously”, Deputy Religious Affairs Minister Nasaruddin Umar has warned.

Nasaruddin said that outlawing the Shia sect would be “a very serious problem”, arguing that even conservative Muslim countries such as Saudi Arabia have never banned the denomination.

“We must also be very careful with this issue, because it may disturb our relations with countries like Iran, which has many citizens who follow the Shia teachings,” he said in response to anti-Shiite sentiments in West Java and East Java.

In East Java, several Sunni clerics in Madura and other areas in the province have asked the local administration to issue a regulation limiting the spread of Shia Islam, arguing that the sect matched the criteria for heresy issued by the Indonesian Ulema Council in 2007.

Last December, hundreds of people burned four houses, a prayer house and other facilities at a boarding school run by Tajul Muluk, a Shiite leader. Tajul is standing trial on blasphemy charges.

In West Java, Sunni clerics have warned people to avoid the spread of Shia Islam in the area.

Nasaruddin, a lecturer of Koran interpretation, said that while all citizens were free to propose regulations for local administrations, bylaws should not oppose the Constitution.

In response to complaints of bylaws restricting religious teachings, mainly those of the Ahmadiyah sect, the Home Ministry has said they do not violate the Constitution and the regional autonomy law.

Contacted separately, Muslim scholar Komaruddin Hidayat said that Shiite followers have always been a part of the history of Islam, citing that people debating their existence “had never studied history”.

“Shia followers in the past contributed a lot to Islam, in terms of knowledge. Therefore, Sunni ulema, particularly in Saudi Arabia, have never debated their existence,” he said.

He urged the government to protect Shia followers from any attack, saying that the government must preserve inter-faith harmony by avoiding bylaws that could destroy the nation’s unity.

Meanwhile, Nahdlatul Ulama (NU) executive board chairman Said Aqil Siradj said that while Shiite teachings differed from mainstream Islam in Indonesia, the NU has never asked the government to ban Shia followers.

“The Prophet Muhammad has told us that we must not fight each other regardless of our differences,” he told the Post. (asa)
http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/03/govt-keep-eye-alleged-anti-shiite-movements.html#